JAKARTA, METROTIMORNEWS.ID — Perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara belakangan menjadi sorotan. Bukan hanya karena intensitas kunjungan luar negeri, tetapi juga karena sejumlah kesepakatan ekonomi dan investasi yang dibawa pulang ke Indonesia.
Di tengah kritik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden, pemerintah menegaskan bahwa diplomasi tersebut tidak sekadar agenda seremonial.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut berbagai kunjungan menghasilkan capaian konkret, mulai dari komitmen investasi, perluasan pasar ekspor, penguatan pertahanan hingga kerja sama strategis dengan negara mitra.
Lalu, apa saja hasil yang dibawa dari meja diplomasi tersebut?
Dari London, Komitmen Rp330 Triliun
Salah satu capaian yang mencuri perhatian datang dari kunjungan Prabowo ke London, Inggris, pada November 2024.
Dalam agenda CEO Roundtable Forum pada 21 November 2024, Indonesia memperoleh komitmen investasi sekitar US$18,5 miliar atau setara Rp330 triliun.
Saat itu, Prabowo menyebut komitmen tersebut sebagai gambaran kepercayaan dunia usaha terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Angka tersebut menjadi salah satu catatan besar dalam perjalanan diplomasi ekonomi pemerintahan Prabowo.
Qatar Siapkan Dana Investasi Bersama Rp71,3 Triliun
Diplomasi ekonomi berlanjut ketika Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, pada April 2025.
Indonesia dan Qatar menyepakati pembentukan dana investasi bersama senilai US$4 miliar atau sekitar Rp71,3 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor pembangunan, termasuk hilirisasi industri, energi terbarukan dan fasilitas kesehatan.
Dalam skema tersebut, masing-masing negara disebut memberikan kontribusi sebesar US$2 miliar.
Arab Saudi: Komitmen Rp482,1 Triliun
Dari kawasan Timur Tengah, kerja sama Indonesia-Arab Saudi juga menghasilkan angka yang tidak kecil.
Dalam kunjungan ke Jeddah pada Juli 2025, sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha kedua negara mencapai sekitar US$27 miliar atau Rp482,1 triliun.
Kerja sama tersebut mencakup sektor energi bersih, industri petrokimia hingga layanan bahan bakar penerbangan.
Amerika Serikat: MoU Rp685,6 Triliun
Capaian lainnya datang dari Amerika Serikat.
Dalam lawatan ke Washington DC pada Februari 2026, Indonesia menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) dengan nilai sekitar US$38,4 miliar atau Rp685,6 triliun.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, manufaktur furnitur hingga pengembangan teknologi.
Jepang dan Korea Selatan Tambah Ratusan Triliun
Diplomasi ekonomi juga berlanjut ke Asia Timur.
Dalam kunjungan ke Jepang pada Maret 2026, kerja sama yang dicapai tercatat sekitar US$23,63 miliar atau Rp401,71 triliun.
Sementara kunjungan ke Korea Selatan pada April 2026 menghasilkan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara dengan nilai sekitar US$10,2 miliar atau Rp182 triliun.
Jika digabungkan, dua kunjungan tersebut mencatat nilai kerja sama sekitar Rp583,71 triliun.
Terbaru dari Prancis: Rp61,25 Triliun
Terbaru, kunjungan Prabowo ke Prancis juga menghasilkan kesepakatan komersial baru.
Dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.
Kerja sama tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan dan pertahanan.
Forum tersebut mempertemukan para pemimpin perusahaan dan pelaku industri dari Indonesia dan Prancis. Pemerintah berharap forum bisnis tingkat tinggi itu dapat memperkuat investasi, perdagangan dan kemitraan strategis kedua negara.
Bukan Sekadar Angka Triliunan
Deretan angka tersebut tentu terlihat besar.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana komitmen investasi dan kerja sama tersebut benar-benar berubah menjadi investasi nyata, lapangan kerja, transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Bagi daerah seperti Nusa Tenggara Timur, pertanyaan itu menjadi penting.
Jika investasi besar masuk ke Indonesia, masyarakat tentu berharap manfaatnya tidak hanya berputar di pusat-pusat ekonomi besar, tetapi juga membuka ruang bagi daerah untuk berkembang.
NTT memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, energi terbarukan hingga ekonomi kreatif.
Karena itu, keberhasilan diplomasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya angka yang tertulis dalam nota kesepahaman.
Ukuran terbesarnya adalah seberapa jauh kesepakatan tersebut benar-benar menjadi investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diplomasi Diuji di Dalam Negeri
Pemerintah sebelumnya menyebut total komitmen investasi dari berbagai kerja sama internasional mencapai sekitar US$123,23 miliar atau Rp2.198 triliun, ditambah sekitar 4 miliar euro atau Rp83 triliun, sehingga totalnya sekitar Rp2.281 triliun. Angka tersebut merupakan komitmen investasi konservatif yang dihimpun dari berbagai kerja sama.
Kini publik tinggal menunggu satu hal:
Seberapa besar komitmen tersebut benar-benar terealisasi?
Sebab diplomasi tidak berhenti ketika pesawat Presiden kembali mendarat di Tanah Air.Justru setelah kesepakatan ditandatangani, pekerjaan sebenarnya dimulai. Investasi harus direalisasikan.Lapangan kerja harus terbuka. Teknologi harus ditransfer. Dan manfaat ekonomi harus dirasakan masyarakat. Dari London hingga Paris, angka triliunan telah dibawa ke meja Indonesia. Kini publik menunggu hasil nyatanya di lapangan.
sumber : antara
