SOE, METRO TIMORNEWS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Mordekai Liu, memastikan kehadirannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (FORKONAS PPDOB) di Jakarta.
Demi menghadiri agenda nasional tersebut, Mordekai Liu yang akrab disapa Deki Liu bahkan membatalkan sejumlah agenda yang sebelumnya telah terjadwal.
RAPIMNAS dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, bertempat di Ruang Fraksi PKB DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB.
“Saya sudah terima undangan ini dan pastikan akan hadir untuk ikut dalam rapat ini,” ujar Mordekai Liu saat dikonfirmasi, Kamis (11/9/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai forum tersebut penting bagi daerah, khususnya TTS yang selama ini terus memperjuangkan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Amanatun.
Menurut Deki, kehadirannya dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan daerah dan pembentukan daerah otonom baru.
“Saya rasa ini momen penting, jadi harus hadir karena kita tahu bersama perjuangan Kabupaten TTS untuk CDOB Amanatun ini juga sudah cukup lama. Oleh karena itu, saya batalkan agenda yang sebelumnya sudah terjadwal,” katanya.
RAPIMNAS dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB menjadi salah satu forum yang mendapat perhatian dari daerah-daerah yang selama ini memperjuangkan pembentukan DOB.
Berdasarkan undangan resmi bernomor 91/FKN-PPDOB/VIII/2026, kegiatan tersebut ditujukan kepada para Ketua DPRD Provinsi serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Forum tersebut digelar di tengah dinamika kebijakan nasional terkait penataan daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA).
FORKONAS PPDOB menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan langkah strategis bersama dalam mengawal proses penataan daerah dan percepatan pembentukan DOB di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah agenda strategis dijadwalkan dibahas selama dua hari, antara lain penataan daerah dan masa depan DOB, arah kebijakan nasional, DESARTADA, roadmap pembentukan DOB, politik legislasi, serta komitmen DPR RI terhadap pembentukan DOB.
Selain itu, agenda juga mencakup pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah, termasuk peran DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah serta proses pembentukan DOB.
Sejumlah pejabat dan tokoh nasional juga dijadwalkan hadir sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam.
Pada hari kedua, pembahasan akan diarahkan pada kapasitas fiskal dan pembiayaan DOB yang berkelanjutan, penataan wilayah dan DOB dalam perspektif pembangunan nasional, serta rasionalisasi fiskal dan kelembagaan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sidang RAPIMNAS II yang membahas strategi percepatan pembentukan DOB, perumusan rekomendasi nasional, pembacaan deklarasi nasional, hingga penandatanganan komitmen bersama.
Bagi Kabupaten TTS, kehadiran Ketua DPRD dalam forum tersebut dinilai memiliki arti strategis. Perjuangan pembentukan CDOB Amanatun telah berlangsung cukup panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah.
Melalui forum nasional tersebut, DPRD TTS dapat mengikuti secara langsung perkembangan pembahasan kebijakan penataan daerah sekaligus menyuarakan kepentingan daerah dalam forum yang secara khusus membicarakan percepatan pembentukan DOB.
Keputusan Deki Liu membatalkan agenda lain untuk menghadiri RAPIMNAS FORKONAS PPDOB juga menunjukkan perhatian terhadap perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan dengan masa depan pembentukan daerah otonom baru.
Bagi masyarakat TTS, forum tersebut menjadi salah satu momentum penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait penataan daerah dan perkembangan kebijakan mengenai moratorium pembentukan DOB.
Kini, perhatian masyarakat TTS tertuju pada hasil RAPIMNAS dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB, serta sejauh mana forum tersebut dapat membuka ruang baru bagi perjuangan CDOB Amanatun.
TIM MTID
