LARANTUKA, METROTIMORNEWS.ID – Sikap realistis Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menerima masukan dan saran DPRD Flores Timur terkait evaluasi sejumlah program Big Push tahun 2026 mendapat apresiasi positif dari Anggota DPRD Flores Timur Fraksi Partai Golkar, Yoseph Sani Bethan.
Apresiasi tersebut disampaikan Yoseph Sani Bethan saat mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Flores Timur dalam rangka evaluasi belanja dan pendapatan serta finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Flores Timur tahun 2026, Jumat (25/9/2026) malam.
Menurut Bethan, respons Pemda Flores Timur yang mulai terbuka menerima berbagai masukan dan catatan serius dari DPRD menjadi sinyal positif dalam upaya memastikan program Big Push dapat berjalan sesuai kemampuan daerah dan kondisi riil di lapangan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pengadaan Sapi dan Ayam pada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunter) Flores Timur.
Konsep pengelolaan maupun volume pengadaan Sapi dan Ayam kini kembali disesuaikan. Namun, hingga rapat tersebut berlangsung, belum ada keputusan final terkait jumlah sapi yang akan direalisasikan.
Masih terbuka ruang negosiasi antara Pemda Flores Timur dan penyedia jasa menjelang batas waktu kedatangan sapi dan ayam.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, sebanyak 230 ekor sapi dijadwalkan tiba di Flores Timur pada Senin (28/9/2026).
“Memang, dalam rapat evaluasi belanja dan pendapatan serta finalisasi anggaran perubahan APBD Flotim kali ini, kita cukup prihatin dengan kinerja program Big Push, baik di Dinas Pertanian seperti yang disampaikan Plt. Kadis Pertanian dalam laporannya, seperti program Green House, lalu ada usulan tambahan anggaran Rp9 miliar,” ujar Bethan kepada wartawan di sela-sela rapat Banggar DPRD Flores Timur.
Menurutnya, persoalan serupa juga terlihat pada Dinas Perikanan, terutama terkait proses lelang proyek Cold Storage yang hingga kini belum berjalan.
Terima Masukan DPRD
Saat menyoroti program Sapi dan Ayam di Disbunter, Bethan menilai terdapat perkembangan positif dalam rapat Banggar karena Pemda Flores Timur mulai bersikap realistis terhadap kemampuan sumber daya daerah dan keterbatasan waktu pelaksanaan program.
“Memang, ada hal positif dalam rapat Banggar kali ini bahwa Pemda Flotim mulai bersikap positif, realistis dan jujur terhadap kemampuan sumber daya yang dimiliki dan waktu yang tidak cukup dalam mengeksekusi program,” katanya.
Ia mengatakan, ruang komunikasi antara Pemda dan DPRD Flores Timur juga semakin terbuka, khususnya dalam menentukan volume pengadaan Sapi dan Ayam agar dapat menghindari risiko dalam pelaksanaan program.
Menurut Bethan, kondisi lapangan harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum program dilaksanakan, termasuk kesiapan lokasi dan kemampuan menyerap anggaran secara baik.
Ia menilai usulan tambahan anggaran dari Dinas Pertanian sebesar Rp9 miliar pada prinsipnya dapat dipertimbangkan, tetapi harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan dan kesiapan sumber daya.
“Ini yang selalu kita ingatkan dalam rapat Banggar maupun gabungan. Kita juga prihatin dan selalu beri kritik. Bukan untuk menggagalkan, tetapi merupakan mitigasi dan mendukung agar program bisa jalan, seperti Sapi dan Ayam,” ujarnya.
Terkait jumlah sapi, Bethan menyebut DPRD telah memberikan masukan kepada Pemda Flores Timur agar mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Ketika bicara sapi hari ini, Pemda Flotim menerima masukan lembaga DPRD dan masyarakat, akhirnya berjiwa besar merevisi, walau belum tuntas diputuskan apakah jumlah sapi 450 ekor, 150 ekor atau berubah lagi. Sebab, masih diberi ruang negosiasi antara Pemda Flotim dan penyedia jasa,” tambahnya.
Kondisi Sentra Sapi Wulokolo Jadi Perhatian
Bethan juga meminta Pemda Flores Timur realistis melihat kondisi di sentra Sapi Wulokolo, Kecamatan Tanjung Bunga.
Ia menyinggung sejumlah informasi mengenai kesiapan rumput, ketersediaan air dan pagar yang belum sepenuhnya siap. Selain itu, terdapat pula informasi terbaru mengenai lahan yang terbakar.
“Prinsipnya, kita apresiasi sikap Pemda Flotim yang selalu merespons apa yang disampaikan lembaga DPRD, termasuk urusan ganti Plt. Kadisbunter, yang akhirnya membuat urusan ini mulai jalan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu melanjutkan penataan nomenklatur dan persiapan teknis untuk memastikan program Sapi dan Ayam dapat berjalan.
Termasuk, kata dia, penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya dapat mengelola bisnis Sapi dan Ayam sebagaimana yang ditekankan Anggota DPRD Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST.
Program Green House Ikut Disoroti
Selain program Sapi dan Ayam, Bethan turut menyoroti kinerja Plt. Kepala Dinas Pertanian Flores Timur, Yos Openg, S.Pt., bersama jajarannya dalam menjalankan program Big Push, khususnya program Green House.
Menurutnya, program tersebut masih berjalan lamban sementara waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 tinggal sekitar tiga bulan.
“Kita khawatir, dari sumber daya tenaga, waktu yang ada dan perencanaan teknis yang tidak memadai, maka harus dievaluasi secara baik programnya,” ujar Bethan.
Ia meminta Dinas Pertanian melakukan antisipasi secara matang terhadap setiap program yang diusulkan, termasuk rencana penambahan anggaran Rp9 miliar.
“Boleh usul tambah dana Rp9 miliar dan kegiatan, tapi dari sisa waktu dan tenaga yang ada, bisa atau tidak dijalankan seperti yang diingatkan Wakil Bupati dalam rapat dan Anggota DPRD Pipin Fernandez,” katanya.
Anggota DPRD Flores Timur dari Partai Golkar, Pipin Fernandez, sebelumnya mempertanyakan kemampuan Dinas Pertanian merealisasikan program tambahan tersebut dengan waktu yang hanya tersisa tiga bulan.
Bahkan, Pipin mengingatkan bahwa sejumlah program Green House yang sudah direncanakan belum seluruhnya tuntas.
“Salah satunya contohnya, Green House milik Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur di depan Kantor DPRD Flotim, yang belum dibuat sampai hari ini. Fokus tuntaskan program yang ada dulu,” ujar Pipin.
DPRD Minta Perencanaan Lebih Matang
Sorotan serupa disampaikan Anggota Banggar DPRD Flores Timur, Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar.
Ia meminta Pemda Flores Timur memastikan setiap usulan program dan rencana anggaran kegiatan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang dan realistis.
“Seperti anggaran tambahan yang diajukan Dinas Pertanian sebesar Rp9 miliar untuk perubahan APBD Flotim tahun 2026 tiga bulan, harus betul-betul matang dan secara realistis bisa dijalankan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar persoalan yang terjadi dalam program Sapi dan Ayam tidak kembali terulang akibat perencanaan dan kajian teknis yang belum disiapkan secara memadai.
“Jangan sampai seperti proyek Sapi dan Ayam di Disbunter yang menimbulkan polemik panjang, lantaran kajian teknis tidak disiapkan dengan baik,” tutupnya.
