LARANTUKA, METROTIMORNEWS.ID – Memasuki sisa waktu sekitar tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026, pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp9 miliar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur (Flotim) mendapat sorotan dari DPRD Flotim.
Selain menyoroti program Sapi dan Ayam, DPRD juga mempertanyakan progres program Green House yang merupakan bagian dari program Big Push sektor pertanian.
Anggota DPRD Flores Timur, Yosep Sani Bethan, menilai pelaksanaan program Green House masih berjalan lamban. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 hanya tersisa sekitar tiga bulan.
Menurut Bethan, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, serta perencanaan teknis sebelum menambah anggaran untuk suatu program.
“Kita khawatir, dari sumber daya tenaga, waktu yang ada dan perencanaan teknis yang tidak memadai, maka harus dievaluasi secara baik programnya,” ujar Bethan.
Ia meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flotim melakukan antisipasi secara matang terhadap setiap program yang diusulkan, termasuk rencana penambahan anggaran sebesar Rp9 miliar.
Menurutnya, tambahan anggaran dapat saja diusulkan, namun harus dipastikan bahwa program tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dalam sisa waktu yang tersedia.
“Boleh usul tambah dana Rp9 miliar dan kegiatan, tapi dari sisa waktu dan tenaga yang ada, bisa atau tidak dijalankan, seperti yang diingatkan Wakil Bupati dalam rapat bersama DPRD,” katanya.
DPRD Minta Perencanaan Lebih Matang
Sorotan serupa disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Flores Timur, Yakobus Mikael Krizik Basa Lewar.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur memastikan setiap usulan program dan rencana anggaran kegiatan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, terukur dan realistis.
Menurutnya, usulan tambahan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp9 miliar dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan.
“Seperti anggaran tambahan yang diajukan Dinas Pertanian sebesar Rp9 miliar untuk perubahan APBD Flotim. Waktunya tinggal tiga bulan, sehingga harus betul-betul matang dan secara realistis bisa dijalankan,” tegasnya.
Basa Lewar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulangi persoalan dalam pelaksanaan program sebelumnya, khususnya program Sapi dan Ayam, yang hingga kini masih menjadi sorotan dan menimbulkan polemik.
Ia menekankan pentingnya kajian teknis sebelum sebuah program dianggarkan dan dilaksanakan.
“Jangan sampai seperti program Sapi dan Ayam di Disbunter yang menimbulkan polemik panjang akibat kajian teknis tidak disiapkan dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap setiap program yang masuk dalam perubahan APBD 2026 benar-benar memiliki perencanaan yang jelas, kesiapan teknis, serta target pelaksanaan yang memungkinkan dicapai dalam waktu yang tersedia.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, DPRD meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program prioritas agar tambahan anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(*/MTN)
