LARANTUKA, METROTIMORNEWS.ID – Rencana pengurangan volume pengadaan sapi dari 700 ekor menjadi 150 ekor disebut sebagai perubahan yang cukup besar dalam pelaksanaan program peternakan di Kabupaten Flores Timur.
Perubahan tersebut kini mulai terlihat secara nyata. Pada Senin, 28 September 2026, sebanyak 230 ekor sapi tiba di Flores Timur menggunakan kapal ASDP dan bersandar di Pelabuhan Waibalun sekitar pukul 05.00 WITA.
Kedatangan ratusan sapi tersebut disaksikan langsung oleh warga yang berada di sekitar pelabuhan maupun di atas kapal feri.
“Ya, hari ini sapi sebanyak 230 ekor tiba di Flores Timur. Kami menyaksikan langsung dari atas kapal hingga kapal tiba di Pelabuhan Waibalun pada Senin pagi,” ungkap salah seorang warga yang menyaksikan kedatangan sapi tersebut.
Kedatangan sapi dalam jumlah tersebut sekaligus menimbulkan perhatian terhadap proses pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan perubahan volume pengadaan dari rencana awal.
Seorang advokat muda di Flores Timur sebelumnya menilai perubahan tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
“Ya, seperti itu tentunya membutuhkan penjelasan yang transparan. Apa penyebabnya, apa hasil kajian teknisnya, bagaimana dampaknya terhadap program, dan bagaimana posisi penyedia dalam kontrak,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan teknis dalam pelaksanaan program pemerintah harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan aspek administrasi dan hukum.
Dalam dokumen telaah hukum, PPK Yano Hurint disebut tetap berpegang pada kontrak awal serta menekankan pentingnya kajian teknis, disposisi tertulis, dan adendum yang disepakati para pihak apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaan kontrak.
Sikap kehati-hatian tersebut dinilai penting agar keputusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kendala program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Menurut saya, sikap kehati-hatian tersebut penting karena pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini tidak menciptakan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan yang awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan program tidak justru berkembang menjadi sengketa kontrak antara pemerintah daerah dan penyedia.
Kepastian Hukum Harus Berjalan Bersama Kepentingan Masyarakat
Pemerintah daerah tentu memiliki kewajiban memastikan program peternakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kepentingan masyarakat dan kepastian hukum seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
Keduanya justru harus berjalan bersama.
Jika terdapat alasan yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap kontrak, maka perubahan tersebut perlu ditempuh melalui prosedur yang benar, berdasarkan kajian teknis dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula apabila terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan penyedia, ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak seharusnya dapat dimanfaatkan sebelum diambil langkah yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Kedatangan 230 ekor sapi di Flores Timur dengan demikian bukan hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program peternakan, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar teknis, administrasi, serta posisi kontraktual dari perubahan volume pengadaan tersebut.
Sebab, jangan sampai persoalan teknis yang semestinya dapat diselesaikan secara administratif justru berkembang menjadi persoalan hukum.
