Larantuka, Metrotimornews.id — Dugaan praktik tidak etis kembali mencuat di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ketua DPRD Flores Timur, Albert Ola Sinuor, diduga “bermain mata” dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) terkait tukar guling proyek dengan jabatan eselon II.
Informasi ini mencuat setelah akun Facebook milik Benty Aliandu mengunggah pernyataan yang menyoroti dugaan praktik tersebut beberapa hari lalu. Dalam unggahannya, Benty menilai perilaku Kepala Dinas Nakertrans sudah tidak dapat ditoleransi
“Semua proyek yang ada di dinasnya dijadikan barang jualan. Tanpa rasa malu, semua kontraktor dan konsultan dijanjikan pekerjaan dan diminta uang tanda jadi,” tulis Benty.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membuat para kontraktor dan konsultan kebingungan terkait kepastian proyek yang dijanjikan. Bahkan, disebutkan ada pihak yang meminta pengembalian uang akibat dugaan praktik tersebut.
Lebih lanjut, Benty menyebut bahwa Kepala Dinas Nakertrans diduga membawa-bawa nama Bupati dalam berkomunikasi dengan sejumlah kontraktor. Ia pun mempertanyakan sikap Bupati yang dinilai masih mempertahankan pejabat terkait.
“Apakah Bupati takut dengan Ketua DPRD karena menyangkut setoran ‘mahar’?” tulisnya lagi.
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa Ketua DPRD Flores Timur diduga mendatangi langsung kantor Dinas Nakertrans untuk meminta proyek bernilai ratusan juta rupiah, yang berkaitan dengan pengadaan untuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dibangun. Proyek tersebut, menurut Benty, diduga akan diberikan kepada kerabat Ketua DPRD dengan imbalan jaminan bahwa Kepala Dinas tidak akan dimutasi dari jabatannya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Senin (13/04/2026), Ketua DPRD Flores Timur, Albert Ola Sinuor, belum memberikan tanggapan kepada awak media terkait tudingan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Flores Timur, Ramon Mandiri Piran, saat dimintai klarifikasi, membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
“Itu semua tidak benar,” tegasnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait dugaan tersebut. Kasus ini pun masih menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
(*RS)
