CATATAN REDAKSI METROTIMORNEWS.ID
Oleh: Redaksi MetroTimorNews.id
Beberapa hari terakhir, publik dibuat tercengang oleh dinamika yang terjadi di dua institusi penegak hukum terbesar di Indonesia. Di satu sisi, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk seorang perwira tinggi Polri. Di sisi lain, Polri melakukan penyidikan dan penggeledahan dalam perkara berbeda yang menyeret seorang pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. (Kejaksaan)
Masyarakat pun bertanya-tanya: apakah ini pertanda aparat penegak hukum sedang benar-benar membersihkan institusinya masing-masing, atau justru menunjukkan adanya benturan antarlembaga?
Pertanyaan itu wajar muncul. Sebab, selama ini publik berharap Polri dan Kejaksaan berdiri di garis depan pemberantasan korupsi, bukan menjadi pihak yang saling berhadapan. Namun demikian, penting dipahami bahwa perkara-perkara tersebut hingga kini masih berada dalam proses hukum. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Di sisi lain, bila memang ada aparat penegak hukum yang terlibat korupsi, siapapun orangnya dan dari institusi mana pun berasal, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi impunitas.
Yang paling dikhawatirkan justru bukanlah fakta bahwa aparat saling mengusut, melainkan apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ketika kepercayaan publik runtuh, maka kewibawaan hukum ikut melemah.
Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, persaingan ego antarlembaga tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa. Penegakan hukum harus berorientasi pada pencarian kebenaran, bukan pada kemenangan institusi tertentu.
Sejumlah tokoh nasional juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kesan benturan antarlembaga. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sinergi, profesionalisme, independensi, serta penghormatan terhadap proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah. (Rmol.id)
Pada akhirnya, rakyat tidak peduli apakah pelaku berasal dari kepolisian, kejaksaan, kementerian, atau lembaga lainnya. Yang diharapkan masyarakat hanyalah satu: hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
Negara ini akan tetap kuat apabila setiap institusi berani membersihkan rumahnya sendiri. Namun negara juga akan rapuh bila penegakan hukum berubah menjadi arena saling menjatuhkan.
Harapan publik sederhana: jadikan hukum sebagai panglima, bukan kepentingan lembaga. Sebab ketika hukum benar-benar berdiri tegak, maka kepercayaan rakyat akan kembali tumbuh. Dan hanya dengan kepercayaan itulah negara dapat berjalan menuju cita-cita keadilan yang sesungguhnya.
Sumber referensi:
- Kejaksaan Agung RI mengenai perkembangan penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Kejaksaan)
- Pernyataan Polri yang mendukung proses hukum terhadap anggotanya dalam perkara MBG. (https://news.okezone.com/)
- Pemberitaan mengenai penggeledahan dalam perkara yang ditangani Polri. (Carapandang | Beranda Carapandang)
- Pernyataan anggota Komisi III DPR RI mengenai pentingnya menghindari kesan benturan antarlembaga penegak hukum. (Rmol.id)
