FLORES TIMUR, METROTIMORNEWS.ID —
Gelombang reaksi dari para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menguat menyusul kebijakan fiskal nasional yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Para bupati menilai langkah pemerintah pusat itu dapat berdampak serius terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sebagai respons, seluruh bupati se-NTT dijadwalkan berkumpul di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada Kamis (6/11/2025). Pertemuan penting ini akan membahas arah kebijakan fiskal nasional, isu resentralisasi kewenangan, dan dampaknya terhadap otonomi daerah.
Acara yang digelar di Hotel Asa, Kelurahan Weri, Larantuka, itu akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Kehadiran para kepala daerah ini disebut sebagai bentuk konsolidasi sikap terhadap kebijakan pusat yang dinilai mulai menggeser prinsip keadilan dan kemandirian fiskal daerah.
Bahas Otonomi Daerah dan Keadilan Fiskal
Para bupati sudah mulai tiba di Larantuka sejak Rabu (5/11/2025) untuk mengikuti seminar bertajuk “Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional.” Seminar ini akan menjadi forum refleksi dan diskusi mendalam mengenai arah otonomi daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal yang berubah.
Berdasarkan rundown acara dari Dinas Kominfo Flores Timur, kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan dari Bupati Flores Timur, Ir. Antonius Doni Dihen, selaku tuan rumah.
Usai pembukaan, peserta akan memasuki sesi inti yang diisi oleh sejumlah pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Materi pertama mengangkat tema:“Adakah Framework Baru Otonomi Daerah? Apakah Resentralisasi ‘Normal’ dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan Bagaimana Rasionalitas di Baliknya?”
Sesi ini diharapkan dapat membuka pandangan para kepala daerah mengenai arah kebijakan pusat yang cenderung menguatkan kontrol terhadap daerah.
Fokus pada Dana TKD dan Arah APBD 2026
Sekitar pukul 10.20–10.50 WITA, pihak Kemendagri akan melanjutkan pemaparan mengenai keadilan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, khususnya dalam konteks Dana Alokasi Umum (DAU) dan distribusi yang mempertimbangkan kapasitas fiskal setiap kabupaten.
Sesi berikutnya menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang akan menjelaskan kondisi terkini TKD tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan penyusunan APBD 2026. Materi ini disebut menjadi salah satu yang paling ditunggu oleh para bupati, mengingat pemangkasan anggaran dinilai dapat menekan ruang fiskal daerah.
Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), peserta akan mendapat paparan tentang standar pelayanan minimal (SPM) dan transformasi perekonomian NTT. Fokus diskusi diarahkan pada bagaimana daerah dapat mempertahankan kualitas layanan publik di tengah keterbatasan dana.
Strategi Daerah Hadapi Resentralisasi
Setelah jeda makan siang pukul 11.50–13.50 WITA, sesi akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Apkasi akan memaparkan strategi bersama untuk memperkuat agregasi kepentingan daerah di tengah tren resentralisasi kebijakan yang semakin kuat.
Sebagai penutup, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) akan menyampaikan fakta terkini mengenai pelaksanaan otonomi daerah serta evaluasi terhadap wacana resentralisasi yang muncul dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pertemuan di Larantuka ini dipandang sebagai forum strategis untuk menyatukan sikap seluruh bupati NTT dalam memperjuangkankeadilan fiskal dan kemandirian daerah. Banyak pihak menilai, hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan langkah bersama menyikapi arah kebijakan nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan keadilan, para kepala daerah di NTT berharap agar suara dari ujung timur Indonesia ini dapat menjadi pesan moral bagi pemerintah pusat: bahwa pembangunan yang adil hanya dapat terwujud jika daerah diberi ruang untuk tumbuh secara mandiri dan berkeadilan.
(TIM/METROTIMORNEWS.ID)
