LARANTUKA, Metrotimornews.id – Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur, Ignasius Boli Uran, tak kuasa menahan air mata saat menjawab pertanyaan awak media terkait kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Peristiwa haru itu terjadi di ruang kerja Wakil Bupati Flores Timur, Senin (22/12/2025).
Ignas yang hendak memberikan penjelasan, mendadak terhenti ketika menyebut kata “kasihan” saat menyinggung penderitaan warga terdampak erupsi. Matanya berkaca-kaca, napasnya tertahan, menandai beban emosional yang ia rasakan.
Ignasius Uran diketahui merupakan putra asli Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, salah satu wilayah yang berada di lereng Gunung Lewotobi Laki-laki. Desa tersebut berjarak sekitar enam kilometer dari pusat erupsi. Banyak keluarga Ignas masih tinggal di wilayah itu dan hingga kini hidup dalam ancaman banjir lahar hujan. Akses jalan menuju desa pun kerap terputus akibat banjir.
“Pertama-tama, kami siap menerima evaluasi, terutama sakit hati dan rasa kasihan,” ujar Ignas dengan suara bergetar, didampingi Asisten II Setda Flores Timur, Adrianus Lamabelawa, dan Kepala Dinas Kominfo, Hery Lamawuran.
Ignas tampak menghela napas panjang, menengadah sejenak, lalu melanjutkan pernyataannya dengan mata yang basah. Ia mengaku menerima semua kritik dan masukan dari masyarakat Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang, dua wilayah yang hingga kini hidup dalam ketidakpastian akibat belum jelasnya lokasi pembangunan Huntap.
Ketidakpastian itu muncul setelah lahan yang sebelumnya telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dinilai tidak layak.
“Kita sadari, dalam kondisi bencana, tanggung jawab moral ada pada pemerintah daerah. Tetapi tanggung jawab finansial adalah pemerintah pusat,” tegas Ignas.
Ia menjelaskan, pada masa Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid, pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati empat lokasi potensial pembangunan Huntap, yakni Nobobelo, Bungawolo, Waidoko, serta kawasan perbatasan Flores Timur–Sikka.
Kesepakatan tersebut, kata Ignas, tetap menjadi acuan setelah kepemimpinan dilanjutkan oleh Bupati Antonius Doni Dihan dan dirinya sebagai wakil bupati.
“Setelah pak bupati dan saya dilantik, koordinasi dengan kementerian dan lembaga, baik di Jakarta maupun di provinsi, itu final. Tidak ada perubahan lokasi selain perbatasan,” jelasnya.
Namun demikian, Ignas menilai pemerintah pusat tidak konsisten dalam kebijakan pembangunan Huntap bagi penyintas erupsi Lewotobi. Pembatalan dua lokasi terjadi menjelang akhir tahun 2025, setelah lebih dari satu tahun pemerintah daerah berupaya menyiapkan lahan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Flores Timur kembali melakukan identifikasi lokasi baru untuk pembangunan Huntap. Tiga lokasi potensial yang sedang dikaji adalah Kuhe, Kureng, dan Todo. Dari hasil komunikasi terakhir dengan pemerintah pusat, lahan di Kuhe seluas 20 hektare dinilai memungkinkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok).
“Kuhe dari total 100 hektare, yang dimungkinkan sekitar 20 hektare. Karena itu, kita kembali identifikasi lokasi-lokasi potensial lainnya,” kata Ignas.
Ignas berharap anggaran tahap awal sebesar Rp90 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat segera direalisasikan sehingga pembangunan Hunian Tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dapat dilaksanakan pada tahun 2026.
