SIKKA, METROTIMORNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dalam rangka mempercepat penataan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, Program MBG telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat, dengan dukungan sebanyak 27.485 SPPG yang telah beroperasi. Program tersebut juga melibatkan sekitar 134.881 pemasok lokal, yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pemasok lainnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah dan mencakup sejumlah wilayah prioritas, termasuk seluruh NTT, Maluku, dan Papua.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Zulkifli Hasan.
8.617 SPPG Daerah Terpencil Ditata
Pemerintah saat ini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, termasuk percepatan penurunan angka stunting.
Khusus di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, sementara sebanyak 170 SPPG telah tervalidasi dan dinyatakan siap operasional.
Percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T menjadi perhatian serius karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen.
Sejumlah kabupaten di NTT, termasuk Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara, tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Salah satu SPPG 3T yang siap beroperasi adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka. SPPG tersebut direncanakan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
Menu MBG Tak Boleh Dikurangi
Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menegaskan, keterbatasan kondisi wilayah 3T tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi menu maupun kandungan gizi dalam program tersebut.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan langsung di Kabupaten Sikka menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan operasional SPPG sekaligus mendorong penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T, khususnya NTT, dapat berjalan efektif, memenuhi standar gizi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
