FLORES TIMUR, METROTIMORNEWS. ID–Rapat Paripurna XV DPRD Flores Timur pada Rabu, 19 November 2025, berubah menjadi panggung drama politik anggaran ketika Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, membacakan tanggapan pemerintah terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp10 miliar.
Apa yang semestinya menjadi forum pembahasan teknis justru menjelma menjadi perdebatan panas mengenai logika pengembalian utang yang bergantung pada penjualan telur ayam.
Dalam pemaparannya, Bupati Anton Dihen menegaskan bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembangunan enam ruas jalan di Flores Daratan, Adonara, dan Solor.
Namun bukan soal pemanfaatan dana yang mengundang kejanggalan, melainkan skema pengembaliannya.
Pemerintah berencana membayar cicilan tahunan sebesar Rp2,5 miliar ditambah bunga Rp850 juta menggunakan pendapatan dari program Big Push Dinas Peternakan yang bertumpu pada penjualan telur ayam melalui kelompok UMKM. Program ini sebelumnya sudah dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025.
Namun, optimisme itu tidak diterima begitu saja. Yamin Lewar dari Fraksi Gerindra, yang sebelumnya menolak pinjaman, langsung mempertanyakan rasionalitas pemerintah.
Ia menyoroti ketentuan hukum bahwa pemerintah daerah tidak boleh berbisnis langsung, melainkan melalui BUMD yang ironisnya baru akan dibentuk pada 2026. Selain itu, fasilitas pendukung produksi telur ayam seperti kandang, bibit, hingga mitigasi risiko kematian ayam belum siap.
“Pembayaran utang ini kalau diakumulasikan mencapai Rp3,35 miliar per tahun. Dengan modal telur ayam? Apakah pemerintah benar-benar optimis?” tegas Yamin.
Ketua TAPD, Petrus Pedo Maran, tetap pada pendirian yang sama bahwa pemerintah mampu membayar.
Namun ketegangan mencapai puncaknya ketika terungkap bahwa pemerintah diam-diam telah mendistribusikan alokasi pinjaman Rp10 miliar tersebut kepada OPD dalam draf RAPBD 2026 padahal DPRD belum memberikan persetujuan apa pun. Pengungkapan ini membuat para anggota dewan terperangah.
Yamin kembali mengaktifkan mikrofon, kali ini dengan nada lebih keras.
“Ini konyol. Pemerintah ajukan pinjaman, tapi sudah membagi-bagikan angkanya ke OPD tanpa persetujuan DPRD. Ini pelecehan terhadap lembaga!” serunya.
Belum selesai persoalan itu, muncul kabar yang tak kalah mencengangkan bahwa dalam rapat setengah kamar antara Bupati, pimpinan DPRD, dan ketua-ketua fraksi, dibahas kemungkinan menaikkan pinjaman bukan lagi Rp10 miliar, tetapi Rp30 miliar.
Kenaikan angka fantastis itu rencananya akan dibawa ke Paripurna XVII pada Kamis, 20 November 2025.
Drama pengembalian utang menggunakan telur ayam kini berkembang menjadi kisruh politik mengenai transparansi, etika anggaran, dan kewibawaan lembaga.
Banyak yang mempertanyakan apakah DPRD akan mempertahankan sikap kritisnya atau justru memberikan lampu hijau untuk pinjaman yang bahkan nilainya bisa melonjak tiga kali lipat.
Yang jelas, publik Flores Timur kini menanti jawaban atas pertanyaan sederhana namun fundamental: Benarkah telur ayam mampu menutup miliaran rupiah utang daerah?
Media ini akan terus mengawal setiap dinamika di ruang paripurna DPRD Flores Timur, menghadirkan laporan faktual dan perkembangan terbaru tanpa jeda.
(*RS)
