FLORES TIMUR,METROTIMORNEW.ID—
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Flores Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa, 25 November 2025, berubah menjadi salah satu sesi paling panas dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2026. Pemicunya jelas: rencana pemerintah daerah mengambil pinjaman Rp10 miliar yang, setelah dibedah secara teknis maupun politis, dinilai tidak tepat waktu dan tidak masuk akal secara fiskal.
Empat fraksi langsung menyatakan penolakan tegas: PAN, PKB, Gerindra, dan PDI Perjuangan.
Ruth Wungubelen dari Fraksi PAN membuka kritik paling tajam. Ia mengungkapkan fakta bahwa dari pinjaman Rp10 miliar, pemerintah justru hanya menerima Rp6,7 miliar, sementara beban bunga mencapai Rp850 juta.
“Ini skema yang tidak rasional dan terlalu membebani APBD,” tegasnya.
Yos Paron Kabon dari PKB memperkuat argumen dengan menilai manfaat pinjaman sama sekali tidak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur daerah.
“Kebutuhan jalan kita jauh lebih besar dari nilai pinjaman ini. Ini bukan solusi, hanya menambah beban,” ujarnya.
Dari Fraksi Gerindra, duet Yuven Hikon dan Yamin Lewar menilai pemerintah salah memilih instrumen pembiayaan.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi memaksakan pinjaman dalam kondisi fiskal nasional yang ketat sama saja mencelakakan diri sendiri,” serang Yamin.
Tekanan semakin memuncak ketika Martinus Welan dari PDI Perjuangan menilai skema pinjaman tersebut “tidak relevan” dengan kapasitas fiskal Flores Timur tahun depan—sebuah sinyal bahwa skema ini dipandang bukan hanya kurang tepat, tetapi juga keliru secara strategis.
Di tengah gelombang kritik, Fraksi Golkar tampil sebagai penyeimbang. Tidak secara eksplisit menolak, namun memberi peringatan agar pemerintah menahan diri.“Situasi fiskal belum ideal untuk mengambil pinjaman skala ini,” ujar Yosep Sani Betan.
Skema Tak Jelas, Manfaat Tidak Pasti
Dalam rapat, Banggar menegaskan bahwa pembangunan jalan sepanjang lebih dari 10 kilometer memang mendesak. Namun skema pinjaman tidak menawarkan solusi jangka panjang. Beberapa opsi pembiayaan dari lembaga lain disebut sedang dibuka, tetapi tidak ada yang disampaikan secara konkret.
Ketika kritik mencapai titik puncak, Sekda Petrus Pedo Maran selaku Ketua TAPD meminta jeda rapat dan meminta penundaan keputusan sambil menunggu konfirmasi Bupati. Namun manuver itu tidak cukup menahan arus penolakan.
Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinour, akhirnya mengambil keputusan.
“Setelah mendengar pandangan seluruh fraksi, usulan pinjaman Rp10 miliar kita tangguhkan dari RAPBD 2026,” tegasnya.
Dengan ketukan palu itu, salah satu skema pembiayaan paling kontroversial tahun ini resmi dihentikan.
Setelah pinjaman resmi ditangguhkan, pembahasan rapat bergeser ke isu yang jauh lebih sensitif: rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Fraksi Gerindra dan PKB melempar usulan berani:
Menurut Yamin Lewar, jika pemerintah daerah benar-benar ingin membuka ruang fiskal, maka seluruh sektor harus siap berkorban.“Kalau daerah mau cari ruang fiskal, semua harus rela. TPP salah satu sektor yang bisa dirasionalisasi,” tegasnya.
Usulan ini belum diambil sebagai keputusan, namun sontak menjadi “bom” politik baru yang diprediksi akan mendominasi pembahasan lanjutan.
Langkah Berikut: BKAD Jadi Penentu
Pembahasan RAPBD akan berlanjut bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada sidang berikutnya. Tiga keputusan penting diperkirakan akan mengerucut:
- Masa depan TPP — apakah akan dipangkas atau tetap dipertahankan?
- Skema pembiayaan alternatif — antara pinjaman kecil, hibah, atau pola pembiayaan lain.
- Strategi pembangunan 2026 — menentukan proyek mana yang diprioritaskan atau bahkan ditunda.
Keputusan final nantinya akan menentukan apakah Flores Timur memasuki tahun anggaran 2026 dengan strategi fiskal baru yang lebih berani, atau tetap bermain aman dalam pola pembiayaan tradisional yang penuh kompromi.
(*RS)
