LEWOLEBA, Metrotimornews.id — Pemerintah Kabupaten Lembata kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada Senin, 24 November 2025, Pemkab Lembata menggelar rapat besar di Ruang Rapat Bupati yang secara khusus membahas percepatan pembangunan SPPG di wilayah terpencil.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P, didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, S.H., M.Si., serta dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat dalam pengembangan SPPG 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Dalam arahannya, Bupati Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah 3T merupakan kunci keberhasilan Program MBG. Ia menginstruksikan agar seluruh peserta hadir secara langsung tanpa perwakilan, demi memastikan informasi dan koordinasi berjalan tanpa hambatan.
“Program MBG tidak boleh terhenti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SPPG 3T. Semua harus hadir, menyampaikan progres, kendala, dan langkah perbaikan,” tegas Bupati.
Adapun fokus utama rapat meliputi:
- Evaluasi progres pembangunan SPPG
- Inventarisasi kendala teknis di lapangan
- Penyelarasan timeline pembangunan
- Koordinasi lintas sektor antara investor, camat, dan kepala desa
- Penyusunan langkah percepatan hingga peluncuran SPPG
Sebanyak 61 peserta hadir dalam rapat tersebut, terdiri dari Koordinator BGN Wilayah Lembata, pimpinan OPD teknis seperti PUPR dan Perkim, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah, sembilan camat, 22 investor SPPG 3T, serta 30 kepala desa dari berbagai wilayah terpencil di Lembata.
Kehadiran lengkap ini disebut Bupati sebagai bukti bahwa pembangunan SPPG telah menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan pemerintah desa.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI telah menugaskan PT. Krakatau Sarana Properti sebagai pelaksana pembangunan SPPG 3T di Kabupaten Lembata. Sebanyak 13 titik dapur MBG telah ditetapkan dan disetujui untuk segera dibangun.
Dalam rapat, Bupati Kanisius Tuaq menekankan pentingnya membangun pola koordinasi terpadu yang terpusat pada Sekretariat Bagian Kesra.“Koordinasi harus satu komando melalui Sekretariat di Bagian Kesra. Semua urusan teknis dan administratif dilaporkan ke sana. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia turut menanggapi berbagai keluhan para camat dan kepala desa, terutama terkait akses jalan, penyediaan air bersih, dan kesiapan lahan. Bupati bahkan memberikan solusi teknis, salah satunya terkait suplai air ke lokasi dapur MBG.“Kalau desa tidak sanggup menarik air sampai lokasi dapur, kita bisa usulkan agar disiapkan oleh investor. Semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu pembahasan penting dalam rapat adalah penetapan timeline pembangunan SPPG. Ada usulan agar kick-off pembangunan dimulai pada awal hingga pertengahan Januari 2026.
Namun Bupati mengingatkan bahwa penetapan tanggal harus disesuaikan dengan kesiapan lapangan.“Kita tidak boleh asal tetapkan tanggal. Koordinasi lapangan harus beres dulu. Setelah itu, baru kita putuskan kapan launching SPPG,” ujarnya.
Beliau juga menginstruksikan agar rapat evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.
Bupati kembali menegaskan pentingnya pelaporan data terpusat demi efektivitas dan transparansi.“Jika data sudah dikirimkan ke Ditjen, semua harus lapor ke sekretariat. Jangan ada laporan ganda atau data yang tidak sinkron,” tegasnya.
Rapat percepatan ini menjadi momentum penting dalam perwujudan pembangunan sistem pangan berbasis desa yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap, melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, dan desa, Lembata dapat menjadi model keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Indonesia Timur.
(*RS)
