JAKARTA, METROTIMORNEWS.ID —
Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan (suspend) 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa (Wilayah II).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen serius dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan, menyusul temuan berbagai pelanggaran operasional. Di antaranya, belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta lemahnya manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa standar tersebut tidak boleh ditawar.“Kualitas dan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL wajib dipenuhi sebelum SPPG beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan penangguhan ini harus menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Momentum ini penting agar ke depan tidak ada lagi kasus keracunan, distribusi yang lambat, maupun makanan yang tidak layak konsumsi,” tegasnya.
Perkuat Ekonomi Desa, Libatkan Petani sebagai Pilar Utama
Selain aspek teknis operasional, PP STN menyoroti pentingnya keadilan dalam rantai pasok pangan program MBG. SPPG didorong untuk memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani, kelompok tani, koperasi, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah ini diyakini dapat mencegah dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pangan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.“Keterlibatan langsung petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini akan meningkatkan produktivitas, pendapatan masyarakat desa, serta membuka lapangan kerja baru,” jelas Rifai.
Kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Dengan ribuan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.
Tiga Langkah Perbaikan Mendesak
PP STN mendorong langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan:
Memastikan seluruh SPPG yang disuspend segera memenuhi standar, termasuk SLHS, IPAL, pengawas gizi, dan manajemen operasional.
Menerapkan sistem pengadaan bahan baku yang transparan dengan prioritas pada petani lokal dan koperasi desa.
Melibatkan organisasi tani dalam pengawasan dan pendampingan rantai pasok demi menjamin keadilan dan keberlanjutan.
Menutup pernyataannya, Rifai menegaskan bahwa program MBG harus memberikan dampak ganda: meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus kesejahteraan ekonomi desa.“Program MBG harus menjadi solusi nyata: anak-anak mendapat makanan bergizi, sementara petani dan warga desa merasakan peningkatan pendapatan. Inilah gotong royong menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya.
Jakarta, 13 April 2026
Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN)
Ahmad Rifai
Ketua Umum
