Flores Timur, Metrotimornews. Id-Penutupan Rumah Sakit Pratama Solor oleh warga Desa Lewohedo pada 19 Oktober 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, terutama bagi Bupati Anton Doni Dihen. Tapi sayangnya, yang terdengar justru bukan suara refleksi, melainkan kebisuan dan janji kosong yang terus berulang.
Warga Desa Lewohedo tidak sedang main-main. Mereka menutup rumah sakit yang dibangun di atas tanah ulayat mereka sendiri seluas 3,5 hektare tanpa sedikit pun kompensasi dari negara.
Sebuah fakta yang memalukan jika dihadapkan pada realitas bahwa mereka hanya meminta kejelasan soal keterlibatan tenaga kerja non-teknis dari desa mereka di fasilitas yang secara moral dan historis merupakan bagian dari kehidupan mereka.
Ironisnya, meskipun sebelumnya mereka telah menemui Bupati secara langsung di Rumah Jabatan untuk menyampaikan permintaan yang sangat rasional ini, hasilnya tetap nihil. Tidak ada tindak lanjut konkret. Hanya janji yang digantung dengan alasan “akan disampaikan ke Dinas”, yang sampai hari ini tidak kunjung membuahkan hasil.
Situasi ini kian rumit ketika Pemerintah memaksakan penyerahan Surat Penugasan kepada 35 ASN di tengah suasana kedukaan di desa tersebut.
Sebagai pemimpin daerah yang seharusnya paham kultur dan tradisi masyarakatnya, tindakan ini adalah bentuk abai terhadap nilai-nilai lokal. Padahal, di Flores Timur, adat bukan sekadar simbol, tapi fondasi relasi sosial.
Bukankah pemimpin seharusnya hadir bukan hanya dengan kebijakan, tapi juga dengan kepekaan?
Dalam titik kritis inilah Wakil Bupati Ignasius Boli Uran terpaksa “pasang badan”, sebuah langkah yang tidak direncanakan, namun harus dilakukan demi meredam bara yang mulai menyala.
Sikap cepat tanggap Wabup Ignas Uran patut diapresiasi. Tapi, keberhasilannya meredam amarah warga Lewohedo justru memperlihatkan kontras yang mencolok dengan sikap Bupati yang terkesan menghindar dan melepas tanggung jawab.
Pertanyaan yang muncul: di mana kepemimpinan Bupati Anton Doni Dihen saat masyarakatnya meminta perhatian?
Apakah pemimpin hanya akan muncul di saat pesta seremonial, tetapi menghilang di saat rakyatnya merasa disingkirkan?
Lebih lanjut, pertemuan antara warga dan Bupati yang menghasilkan janji-janji tanpa eksekusi memperlihatkan lemahnya koordinasi dan komunikasi di lingkaran kekuasaan. Bukti paling jelas terlihat dari reaksi kaget Wakil Bupati ketika mengetahui bahwa warga sebelumnya sudah menemui Bupati seolah komunikasi di dalam pemerintahannya sendiri pun retak dan tidak solid.
Kini, setelah warga akhirnya membuka akses ke RS Pratama Solor, bukan karena Bupati, tapi karena pendekatan kultural dan humanis dari Wakil Bupati, publik pun patut bertanya:
Siapa sebenarnya yang memimpin Flores Timur hari ini?
Apakah kekuasaan hanya bersemayam di kursi, ataukah benar-benar hadir di tengah rakyat?
Pemerintah Flores Timur, terutama Bupati Anton Doni Dihen, perlu mengambil pelajaran penting dari insiden ini: bahwa pemimpin yang baik bukan hanya pandai berbicara dan menjanjikan, tapi mampu merangkul, mendengar, dan menghargai rakyatnya, terutama mereka yang sudah memberikan segalanya tanpa pamrih, termasuk tanah mereka sendiri.
Jika tidak, jangan salahkan rakyat ketika akhirnya mereka mengambil tindakan di luar protokol, karena protokol itu sendiri sudah lama tidak berpihak pada mereka.
(*RS)
