LEWOLEBA, Metrotimornews.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi persoalan hangat di Kabupaten Lembata. Tak ingin masalah ini berlarut, Pemerintah Daerah Lembata bergerak cepat dengan menggelar rapat terbatas (Ratas) di ruang kerja Wakil Bupati, H. Muhamad Nasir, pada Rabu (29/10/2025).
Rapat yang dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) — di antaranya Dinas Perhubungan, Perikanan, Pertanian, PUPR, Koperindag, Satpol PP, serta perwakilan SPBU dari PT Satu Lembata — membahas berbagai aspek krisis BBM, terutama soal akurasi data kebutuhan BBM yang dinilai belum sinkron.“Data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan adalah dasar kebijakan yang tepat. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan data yang keliru,” tegas Wabup Nasir.
Sebagai tindak lanjut, Bagian Ekonomi Setda Lembata dijadwalkan menggelar rapat khusus pada 3 November 2025 untuk memutakhirkan dan memvalidasi data kebutuhan BBM seluruh sektor.
Selain masalah data, rapat juga menyoroti rantai distribusi dan pengawasan yang dinilai masih lemah. Wabup Nasir mengingatkan, jika tidak segera dibenahi, Lembata berisiko terkena sanksi pemotongan kuota subsidi dari BPH Migas.
Kabar Baik dari BPH Migas
Dari hasil pertemuan Pemda Lembata dengan BPH Migas di Jakarta, diperoleh kabar menggembirakan: kuota BBM bersubsidi akan dinaikkan secara bertahap untuk dua bulan terakhir tahun 2025. BPH Migas juga berencana turun langsung ke Lembata guna meninjau kondisi di lapangan.
Nasir menegaskan, Pemda harus menyiapkan data akurat agar kunjungan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru. Sementara untuk kuota tahun 2026, BPH Migas akan melakukan pemetaan nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis Lembata sebagai wilayah kepulauan yang terisolasi.
Laporan OPD: Ratusan Kapal dan Ribuan Nelayan
Dinas Perikanan melaporkan terdapat 994 armada kapal nelayan di sembilan kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kecamatan Nubatukan (330 kapal). Total nelayan yang terdata mencapai 2.901 orang, terdiri dari nelayan penuh, sambilan utama, dan sambilan tambahan.
Sementara Dinas Perhubungan menyebut telah mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi dua kapal: Ina Maria dan Lembata Karya Express.
General Manager PT Satu Lembata, Longginus Lega, menjelaskan bahwa SPBU Waijarang dan Balauring melayani tiga kelompok utama: pengguna langsung, kendaraan pribadi, dan penerima rekomendasi. Prioritas tetap diberikan kepada kendaraan umum dan masyarakat yang mengantre di lokasi.
Sorotan dan Teguran
Dalam rapat, Wabup Nasir menyoroti kebijakan Dinas Perikanan yang memperbolehkan pengambilan BBM melalui surat kuasa. Ia meminta aturan tersebut dicabut, agar BBM bersubsidi hanya dapat diambil langsung oleh pemilik rekomendasi.
Dari unsur legislatif, Anggota DPRD Lembata David Blasius Huklele Gole (Gerindra) menekankan pentingnya transparansi kuota BBM di setiap SPBU. Ia meminta SPBU mempublikasikan data bulanan penggunaan BBM bersubsidi dari Januari hingga Oktober 2025 untuk mengurai akar persoalan.
David juga menyoroti ketidakhadiran beberapa SPBU dalam rapat, padahal komunikasi lintas pihak sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi data, pengawasan, dan penyaluran kuota. Ia bahkan menunjukkan data manifes pemuatan BBM dari Larantuka ke Lewoleba, dan meminta agar penggunaan transportir sesuai manifes untuk menjamin transparansi distribusi.
Langkah Awal Penyelesaian
Rapat terbatas ini menjadi langkah awal Pemda Lembata untuk menata ulang tata kelola BBM bersubsidi secara menyeluruh — mulai dari validasi data, perbaikan sistem pengawasan, hingga transparansi distribusi di lapangan.
Dengan koordinasi yang lebih solid dan dukungan BPH Migas, pemerintah berharap persoalan kelangkaan BBM di Lembata tidak lagi menjadi “agenda tahunan”, tetapi bisa diselesaikan secara komprehensif dan berkelanjutan. (*RS)
